ga('send', 'pageview');

ButinaraNews.Net

Aktual & Terkini

224 kali dibaca

72 Bulan Dirwan Bakal Hidup dalam Penjara

BUTINARA,BENGKULU- Kasus suap yang menimpa Bupati Bengkulu Selatan (nonaktif) Dirwan Mahmud, akhirnya diputuskan Kamis (24/1) siang oleh Pengadilan Tpikor Bengkulu. Amar putusan yang dibacakan Ketua Hakim Slamet Suripto SH memutuskan vonis bersalah Dirwan Mahmud 6 tahun penjara atau 72 bulan kurungan.

Selain itu Dirwan juga harus membayar uang denda Rp 250 juta atau diganti dengan penjara tambahan selama 4 bulan penjara. Dab mencabut hak politik untuk dipilih selama 3 tahun usai menjalani hukuman.

Tidak hanya itu Ketua Hakim juga membacakan putusan terhadap istri Dirwan yakni Hendrati dengan penjara selama 4 Tahun 6 Bulan dengan denda sebesar Rp 250 juta atau diganti dengan tambahan selama 4 bulan penjara.

Sementara keponakan Dirwan yakni Nursilawati dihakim dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda uang Rp 200 juta atau diganti dengan hukuman penjara selama 4 bulan penjara.

Seperti diketahui, dalam pembacaan fakta persidangan, jika Jauhari atau Jukak yang merupakan pihak kontraktor yang sudah diadili ini meminta proyek terhadap Dirwan jika menang dalam Pemilihan Bupati pada tahun 2015 lalu.

Sementara berjalannya waktu, Dirwan yang menang dalam Pilbup itu pun meminta Jauhari agar berkoordinasi dengan Mantan Kepala PU Bengkulu Selatan Suhadi dalam perkerjaan proyek tersebut. Ditahun 2017 lalu, Dirwan menelepon Suhadi agar membantu Jauhari untuk membayar uang muka proyek sebesar Rp 30 juta. Dalam proyek tersebut berjumlah pagu anggaran sebesar Rp 750 juta. Jauhari pun mendapatkan proyek ditahun tersebut, dirinya memberikan uang permintaan Dirwan melalui Hendrati dan Nursilawati karena dirinya mengetahui jika sudah diincar dengan pihak KPK. Dimana keduanya menerima uang sebelumnya Rp 23 Juta dan sisanya dibayar Rp 75 juta. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sanksi terhadap Dirwan dengan pasal korupsi secara bersama sama dan berlanjut, hal ini tertulis dalam surat tuntutan Jaksa. Dijerat dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentan tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sementara itu, dari masing masing Kuasa Hukum terdakwa masih melakukan upaya pikir-pikir.

Dirwan saat diwawancarai sejumlah wartawan sangat menyesali putusan hakim tersebut. Sebab ia tetap bersikeras jika tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, bahkan uang diberikan oleh keponakan dirinya pun dikembalikan dari tangan Hendrati yang merupakan istrinya. Seperti sebelumnya, ia meminta diazab jika dirinya benar melakukan tindakan pidan korupsi dan akan membongkar perkara yang terjadi.
“Yang jelas saya merasa terpukul dari putusan ini, kenyataan tidak sama sekali. Karena kesalahan orang lain dibebankan dengan saya, mari dikaji ketika Nursilawati memberikan uang Rp 75 juta istri saya mengembalikan ke Jauhari. Artinya dia tidak mau, tidak ada instruksi saya. Dan kesaksian fakta persidangan ini sudah terungkap, ini luar biasa. Ini ada kerja orang tidak senang dengan saya, yakin saya akan dibongkar,” bebernya.

Sementara itu, Mohammad Nur Azis, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut mengatakan pernyataan dari Dirwan merupakan hak dari terdakwa. Selain itu, dalam dakwaan dan surat tuntutan ternyata terbukti dalam surat amar putusan dari majelis hakim dalam persidangan.
“Ya itu hak beliau, kita diposisi sekarang membuktikan dakwaan. Dalam putusan ini ternyata dakwaan kami terbukti, termasuk surat tuntutan dalam persidangan ini. Soal puas atau tidak ini kita dalam penegakan hukum, nanti ada waktu selama 7 hari setelah melihat sikap para terdakwa,” pungkasnya.(007)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *