ga('send', 'pageview');

ButinaraNews.Net

Aktual & Terkini

24 kali dibaca

F PKS dan Ariyono Saran Tunda Bangun Balaikota

Waka 2 DPRD Kota Bengkulu Alamsyah M.TPd

BUTINARA,BENGKULU – Selain H Ariyono Gumay, secara resmi Waka 2 DPRD Kota Bengkulu Alamsyah M.Pd selaku fraksi PKS dan badan anggaran menyarankan agar pembangunan balai kota ditunda. Hal ini sejalan dengan surat H Arioyono Gumay beberapa waktu lalu yang meminta pemkot membekukan anggaran senilai Rp 35 miliar tersebut.
Dijumpai diruang kerja Waka 2 DPRD Kota dengan tegas menyampaikan bahwa benar tidak ada di rancangan APBD, namun muncul di APBD 2020. Diapun menyarankan agar anggaran yang diinginkan untuk membangun balai kota diusulkan ulang, sehingga bisa dibahasa di RAPBD perubahan 2020.

“Silahkan kawan kawan cerna sendiri, namun faktanya memang tidak ada di RAPBD namun ada di APBD. Nah di rapbd itu hanya dicantumkan tentang fisibiliti studinya dan perencanaan untuk balaikota,belum kepada bahas fisik pembangunannya jadi tidak ada di RAPBD bahas itu,” sampai Alamsyah.
Lebih jauh disampaikan bahwa khusus anggaran di PUPR yang ada dibahas soal balai adat dan berendo,semuanya dicantum nilainya.
“Berkenaan dengan surat yang dilayangkan Ariyono Gumay,kami Fraksi PKS menganalisa kembali buku APBD 2020 yang baru selesai dicetak, dan memang ada anggaran pembangunan balai kota didalamnya padahal di RAPBD 2020 hanya menyoal tentang fisibiliti studinya dengan perencanaan pembangunan,” sampainya.
Diluruskan oleh Dia bahwa sejatinya DPRD tidak pernah menghalangi pemkot membangun balaikota. Bahkan pihaknya telah menyarankan agar pemerintah memasukan lagi usulan pembangunan balaikota di RAPBD Perubahan 2020.
“Ini saya nilai tidak terkomunikasikan saja. Bangun apapun kita suport asal dengan cara yang prosedural karena bilangan dananya tidak sedikit. Intinua segala sesuatu itu ingin semuanya aman regulasi, aman hukum dan aman politik. Kita berharap semua sistem yang kita bangun tidak berujung masalah. Kalaupun saat ini dana itu tetap ingin digunakan, ya silahkan saja. Yang jelas kita sudah sampaikan bahwa pembangunan itu sebaiknya ditunda, kita siap suport di RAPBD Perubahan 2020,” tegas Dia.
Terpisah ketua komisi 1 DPRD Kota Teuku Zulkarnain SE selaku fraksi PAN menyarankan agar kegagalan penyelesaian proyek berendo tidak terulang diproyek pembangunan Balai Kota. Dia harap dalam penunjukan kontraktor nanti pilihlah yang berkwalitas.
“Kita tetap sarankan agar jangan asal pilih pihak pelaksana pembangunan proyek, kita tidak mau persoalan diproyek berendo terulang di proses pembangunan balaikota,” sambung Dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *